Jro Pasek Gelgel meninggalkan Gelgel. Kira-kira di abad ke 16 tepatnya setelah berlangsungnya 3 keturunan Pemerintahan Raja Gelgel , maka Jero Pasek Gelgel dengan beberapa pengiringnya minta pamit kepada Dalem untuk mencari tempat sebagai tempat tinggal, yang sudah dapat diselidiki dari Bukit Buluh , ternyata terdapat hutan  di Barat Laut  yang berisi beringin kembar . Disanalah tujuan beliau beserta pengiringnya akan merabas hutan untuk dijadikan desa. Pada bulan Srawana Icaka 1502 bulan Juli 1580 masehi,rombongan tadi berangkat kearah ...

Berikut ini Profil Wilayah Desa: 1. Kondisi Geografis : Desa Aan adalah salah satu dari 13 ( Tiga belas ) Desa di wilayah Kecamatan Banjarangkan. Desa sebagai subsistem Kabupaten/Kota merupakan pelaksana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang paling bawah dan sangat dekat bahkan bersentuhan langsung dengan masyarakat.               Desa Aan memiliki luas ± 398 Ha, dengan jarak ± 8 Km arah utara dari kota Semarapura Ibu Kota Kabupaten Klungkung. Berdasarkan ...

VISI         Bersatu bersama membangun Desa mewujudkan masyarakat Desa Aan yang MAKMUR (Maju, Aman, Kuat, Mandiri, Unggul, dan Sejahtera) ~MOTTO ~  Satya Bakti Pamong Desa    MISI Menguatkan dan meningkatkan ekstensi adat dan budaya ,serta penguatan peran dan fungsi lembaga adat untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal.  Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing  Pengembangan ekonomi desa menuju ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal masyarakat Peningkatan ...

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DESA AAN KECAMATAN BANJARANGKAN KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR NAMA JABATAN 1 I Wayan Wira Adnyana Perbekel 2 I Nengah Suarjana, SE Sekretaris 3 I Wayan Arsana, S.Pd Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum 4 Isna Saparingga Kepala Urusan Keuangan 5 Ni Putu Eka Widianti, A.Md Kepala Urusan Perencanaan 6 Ni Nengah Rati Kepala Seksi Pemerintahan 7 I Ketut Suardika Kepala Seksi Kesejahteraan 8 Ni Nyoman Sri Ratnadi Kepala Seksi Pelayanan 9 I ...

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi. Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan mengingat sistem informasi yang dibangun berbasis website ...

Menemukan ruh pembangunan yang memberdayakan tidaklah mudah. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah memilih sis-tem desentralisasi. Otonomi daerah menjadi konsep operasionalnya. Bukan tidak berhasil, tapi penyelenggaraan otonomi daerah ternyata belum mampu melahirkan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat ter-bawah yang hidup di desa. Bahkan gini rasio 1 terus meningkat sudah di atas 0,41 yang menandakan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Otonomi daerah cenderung jamak menyediakan karpet merah bagi kelompok usaha untuk mengelola sumber ...

Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah ...

Di sejumlah desa dengan karakteristik dan kondisi yang beragam – demi mengatasi permasalahan tentang posisi masyarakat dalam penganggaran pembangunan desa – dikembangkan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDesa secara partisipatif dilakukan di (1) kepanitiaan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau RAPBDesa, (2) pembahasan RAPBDesa, dan (3) sosialisasi APBDesa. Di tahap pembahasan RAPBDesa, teridentifikasi empat model partisipasi masyarakat yang dikembangkan ...