Badan Permusyawaratan Desa

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA AAN KECAMATAN BANJARANGKAN KABUPATEN KLUNGKUNG 

MASA JABATAN 2018 - 2024

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	I KETUT KURIASA	KETUA BPD	DUSUN SWELAGIRI
2	I GEDE SUANDANA, S.Sos	WAKIL KETUA	DUSUN SENGKIDING
3	I WAYAN SANTI IKA, S.Pd	SEKRETARIS	DUSUN PASEK
4	I KETUT PUJANA	BENDAHARA	DUSUN SENGKIDING
5	I WAYAN JANTEN	ANGGOTA	DUSUN SENGKIDING
6	NI WAYAN RASPINI	ANGGOTA	DUSUN SWELAGIRI
7	IDA BAGUS GEDE MAHAWIJAYA	ANGGOTA	DUSUN PASEK
8	I DEWA GEDE NGURAH,SH.	ANGGOTA	DUSUN PEKEN
9	I KADEK KARIASA	ANGGOTA	DUSUN PEKEN

Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut.

BPD mempunyai fungsi:

1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD mempunyai tugas:

1. menggali aspirasi masyarakat;
2. menampung aspirasi masyarakat;
3. mengelola aspirasi masyarakat;
4. menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. menyelenggarakan musyawarah Desa;
7. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
9. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
13. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber : PERMENDAGRI NOMOR 110 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA